BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait kritik terhadap perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Menurut Dedi, perubahan ini bukan karena sikap anti-Islam, tapi sebagai bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Assalamualaikum warga Jabar, sehat dan bahagia. Saya senang karena banyak orang—baik pengamat, aktivis, influencer, maupun buzzer—yang memperhatikan kebijakan Pemprov Jabar. Itu tandanya mereka peduli dan mungkin ingin jadi bagian dari warga Jabar,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di media sosial, dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Jumat (4/7/2025).
Namun, ia menyayangkan adanya anggapan bahwa dirinya anti-Islam hanya karena mengganti nama rumah sakit.
“Yang dipermasalahkan adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan ke RS Welas Asih. Padahal, ‘Al-Ihsan’ artinya kebaikan, sementara ‘Welas Asih’ kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab berarti ar-Rahman ar-Rahim. Dua-duanya memiliki makna yang baik dan spiritual,” jelas Dedi.
Sejarah RS Al-Ihsan
RS Al-Ihsan didirikan oleh Yayasan
Al-Ihsan pada 15 Januari 1993 oleh enam tokoh Islam di Jawa Barat. Pembangunan
dimulai pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan peringatan Nuzulul Qur’an.
Rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1995.
Namun, pada tahun 2004, kepemilikannya berpindah ke Pemprov Jawa Barat karena pendirinya, Ukman Sutaryan, terbukti melakukan korupsi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (No. 372/Pid/2003), seluruh aset rumah sakit dirampas untuk negara. Pemprov Jabar kemudian menetapkan RS Al-Ihsan sebagai aset resmi melalui Keputusan Gubernur pada 10 Maret 2005.
Nama RSUD Al-Ihsan mulai digunakan pada 19 November 2008 dan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 10 Juli 2009.
Dedi: Dulu Diam Saat Nama Al-Ihsan Dipakai dalam Korupsi
Dedi mengkritik pihak-pihak yang sekarang ribut soal nama, tapi dulu
diam saat nama "Al-Ihsan" digunakan dalam kasus korupsi.
“Kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu dipakai dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu diam saja waktu itu?” katanya.
Ia menegaskan bahwa yang lebih penting dari nama adalah mutu pelayanan kesehatan.
“Kalau memakai nama yang indah dan sakral, maka layanan rumah sakitnya juga harus mencerminkan makna itu. Tidak cukup hanya nama, tapi harus dibarengi dengan kualitas,” tegas Dedi.
Dedi berharap masyarakat bisa melihat persoalan ini secara menyeluruh—bukan hanya dari sisi simbolis, tapi juga dari sisi sejarah, hukum, dan pelayanan publik.